Banda Aceh - Pengamat
politik dan hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam M
Adli Abdullah menilai saat ini ada skenario pihak-pihak tertentu yang
berkeinginan mengusik proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh.
"Saya melihat ada skenario dari pihak tertentu yang memainkan perannya untuk mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar," kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya kelompok bersenjata di kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Timur dan pernyataan Forbes Aceh terkait isu pemekaran provinsi.
Ia berharap kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat kekerasan di Aceh. Dan berharap juga ada langkah-langkah politik sehingga Aceh tidak kembali tergiring ke situasi konflik.
"Apa pun alasannya, negara tidak boleh membiarkan adanya senjata api ilegal berada di tangan sipil. Tidak boleh dibiarkan, dan harus dikedepankan pendekatan hukum. Namun tidak juga mengenyampingkan pendekatan musyawarah agar mereka mau menyerahkan senjatanya," katanya.
M Adli menyebutkan Aceh itu ibarat "rumput kering" yang mudah disulut dan kemudian terbakar. "Karenanya saya melihat ada penggiringan agar konflik kembali terjadi di Aceh dan konsep konfliknya horizontal," katanya menambahkan.
Konflik horizontal terjadi karena modal sosial dan politik Aceh sedang degradasi. Menurutnya, konflik horizontal tersebut sangat bahaya, dan di Aceh jenis konflik itu pernah terjadi.
Apalagi, kata dia, munculnya kelompok sipil bersenjata itu bersamaan dengan gencar-gencarnya upaya Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi untuk menarik minat investor di provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut.
Menurutnya, jika memang ada oknum masyarakat yang merasakan Pemerintah Provinsi Aceh tidak adil maka sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk melalui media massa karena ini adalah zaman domokrasi, bukan dengan kekerasan.
Apalagi, katanya, jika sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak.
"Ini zaman demokrasi yang sudah sepatutnya kita tinggalkan cara-cara kekerasan. Sampaikan jika memang ada ketidak-adilan. Saya yakin Pemerintah Aceh di bawah kendali Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, akan menyahuti semua aspirasi rakyat, terutama mantan kombatan GAM, karena mereka juga GAM," kata dia.
Di pihak lain, Adli juga mengimbau rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan sejahtera.
"Bagaimana Aceh bisa membangun jika kita tidak bersatu, apalagi jika kondisi keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika daerah ini masih ada teror dan intimidasi," ujarnya.
Ke depan, harapannya semua aktor politik ikut serta dalam memberi rasa nyaman bagi masyarakat Aceh dengan menjaga kata-katanya. Serta ikut memberi kontribusi positif dalam rangka konsolidasi massal masyarakat untuk bersatu guna mempercepat kesejahteraan rakyat.
sumber: www.beritasatu.com
"Saya melihat ada skenario dari pihak tertentu yang memainkan perannya untuk mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar," kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya kelompok bersenjata di kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Timur dan pernyataan Forbes Aceh terkait isu pemekaran provinsi.
Ia berharap kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat kekerasan di Aceh. Dan berharap juga ada langkah-langkah politik sehingga Aceh tidak kembali tergiring ke situasi konflik.
"Apa pun alasannya, negara tidak boleh membiarkan adanya senjata api ilegal berada di tangan sipil. Tidak boleh dibiarkan, dan harus dikedepankan pendekatan hukum. Namun tidak juga mengenyampingkan pendekatan musyawarah agar mereka mau menyerahkan senjatanya," katanya.
M Adli menyebutkan Aceh itu ibarat "rumput kering" yang mudah disulut dan kemudian terbakar. "Karenanya saya melihat ada penggiringan agar konflik kembali terjadi di Aceh dan konsep konfliknya horizontal," katanya menambahkan.
Konflik horizontal terjadi karena modal sosial dan politik Aceh sedang degradasi. Menurutnya, konflik horizontal tersebut sangat bahaya, dan di Aceh jenis konflik itu pernah terjadi.
Apalagi, kata dia, munculnya kelompok sipil bersenjata itu bersamaan dengan gencar-gencarnya upaya Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi untuk menarik minat investor di provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut.
Menurutnya, jika memang ada oknum masyarakat yang merasakan Pemerintah Provinsi Aceh tidak adil maka sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk melalui media massa karena ini adalah zaman domokrasi, bukan dengan kekerasan.
Apalagi, katanya, jika sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak.
"Ini zaman demokrasi yang sudah sepatutnya kita tinggalkan cara-cara kekerasan. Sampaikan jika memang ada ketidak-adilan. Saya yakin Pemerintah Aceh di bawah kendali Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, akan menyahuti semua aspirasi rakyat, terutama mantan kombatan GAM, karena mereka juga GAM," kata dia.
Di pihak lain, Adli juga mengimbau rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan sejahtera.
"Bagaimana Aceh bisa membangun jika kita tidak bersatu, apalagi jika kondisi keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika daerah ini masih ada teror dan intimidasi," ujarnya.
Ke depan, harapannya semua aktor politik ikut serta dalam memberi rasa nyaman bagi masyarakat Aceh dengan menjaga kata-katanya. Serta ikut memberi kontribusi positif dalam rangka konsolidasi massal masyarakat untuk bersatu guna mempercepat kesejahteraan rakyat.
sumber: www.beritasatu.com
Pengamat
politik dan hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam M
Adli Abdullah menilai saat ini ada skenario pihak-pihak tertentu yang
berkeinginan mengusik proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh.
"Saya
melihat ada skenario dari pihak tertentu yang memainkan perannya untuk
mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh
awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar," kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah
itu di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
Hal tersebut
disampaikan menanggapi adanya kelompok bersenjata di kawasan pedalaman
Kabupaten Aceh Timur dan pernyataan Forbes Aceh terkait isu pemekaran
provinsi.
Ia berharap
kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat
kekerasan di Aceh. Dan berharap juga ada langkah-langkah politik
sehingga Aceh tidak kembali tergiring ke situasi konflik.
"Apa pun
alasannya, negara tidak boleh membiarkan adanya senjata api ilegal
berada di tangan sipil. Tidak boleh dibiarkan, dan harus dikedepankan
pendekatan hukum. Namun tidak juga mengenyampingkan pendekatan
musyawarah agar mereka mau menyerahkan senjatanya," katanya.
M Adli
menyebutkan Aceh itu ibarat "rumput kering" yang mudah disulut dan
kemudian terbakar. "Karenanya saya melihat ada penggiringan agar konflik
kembali terjadi di Aceh dan konsep konfliknya horizontal," katanya
menambahkan.
Konflik
horizontal terjadi karena modal sosial dan politik Aceh sedang
degradasi. Menurutnya, konflik horizontal tersebut sangat bahaya, dan di
Aceh jenis konflik itu pernah terjadi.
Apalagi,
kata dia, munculnya kelompok sipil bersenjata itu bersamaan dengan
gencar-gencarnya upaya Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi
untuk menarik minat investor di provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa
tersebut.
Menurutnya,
jika memang ada oknum masyarakat yang merasakan Pemerintah Provinsi Aceh
tidak adil maka sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk
melalui media massa karena ini adalah zaman domokrasi, bukan dengan
kekerasan.
Apalagi, katanya, jika sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak.
"Ini zaman
demokrasi yang sudah sepatutnya kita tinggalkan cara-cara kekerasan.
Sampaikan jika memang ada ketidak-adilan. Saya yakin Pemerintah Aceh di
bawah kendali Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, akan
menyahuti semua aspirasi rakyat, terutama mantan kombatan GAM, karena
mereka juga GAM," kata dia.
Di pihak
lain, Adli juga mengimbau rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu
mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan
sejahtera.
"Bagaimana
Aceh bisa membangun jika kita tidak bersatu, apalagi jika kondisi
keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika
daerah ini masih ada teror dan intimidasi," ujarnya.
Ke depan,
harapannya semua aktor politik ikut serta dalam memberi rasa nyaman bagi
masyarakat Aceh dengan menjaga kata-katanya. Serta ikut memberi
kontribusi positif dalam rangka konsolidasi massal masyarakat untuk
bersatu guna mempercepat kesejahteraan rakyat.
- See more at: http://www.acehxpress.com/2014/10/soal-eks-kombatan-di-aceh-timur.html#sthash.V1CCgp00.dpuf
Pengamat
politik dan hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam M
Adli Abdullah menilai saat ini ada skenario pihak-pihak tertentu yang
berkeinginan mengusik proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh.
"Saya
melihat ada skenario dari pihak tertentu yang memainkan perannya untuk
mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh
awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar," kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah
itu di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
Hal tersebut
disampaikan menanggapi adanya kelompok bersenjata di kawasan pedalaman
Kabupaten Aceh Timur dan pernyataan Forbes Aceh terkait isu pemekaran
provinsi.
Ia berharap
kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat
kekerasan di Aceh. Dan berharap juga ada langkah-langkah politik
sehingga Aceh tidak kembali tergiring ke situasi konflik.
"Apa pun
alasannya, negara tidak boleh membiarkan adanya senjata api ilegal
berada di tangan sipil. Tidak boleh dibiarkan, dan harus dikedepankan
pendekatan hukum. Namun tidak juga mengenyampingkan pendekatan
musyawarah agar mereka mau menyerahkan senjatanya," katanya.
M Adli
menyebutkan Aceh itu ibarat "rumput kering" yang mudah disulut dan
kemudian terbakar. "Karenanya saya melihat ada penggiringan agar konflik
kembali terjadi di Aceh dan konsep konfliknya horizontal," katanya
menambahkan.
Konflik
horizontal terjadi karena modal sosial dan politik Aceh sedang
degradasi. Menurutnya, konflik horizontal tersebut sangat bahaya, dan di
Aceh jenis konflik itu pernah terjadi.
Apalagi,
kata dia, munculnya kelompok sipil bersenjata itu bersamaan dengan
gencar-gencarnya upaya Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi
untuk menarik minat investor di provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa
tersebut.
Menurutnya,
jika memang ada oknum masyarakat yang merasakan Pemerintah Provinsi Aceh
tidak adil maka sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk
melalui media massa karena ini adalah zaman domokrasi, bukan dengan
kekerasan.
Apalagi, katanya, jika sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak.
"Ini zaman
demokrasi yang sudah sepatutnya kita tinggalkan cara-cara kekerasan.
Sampaikan jika memang ada ketidak-adilan. Saya yakin Pemerintah Aceh di
bawah kendali Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, akan
menyahuti semua aspirasi rakyat, terutama mantan kombatan GAM, karena
mereka juga GAM," kata dia.
Di pihak
lain, Adli juga mengimbau rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu
mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan
sejahtera.
"Bagaimana
Aceh bisa membangun jika kita tidak bersatu, apalagi jika kondisi
keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika
daerah ini masih ada teror dan intimidasi," ujarnya.
Ke depan,
harapannya semua aktor politik ikut serta dalam memberi rasa nyaman bagi
masyarakat Aceh dengan menjaga kata-katanya. Serta ikut memberi
kontribusi positif dalam rangka konsolidasi massal masyarakat untuk
bersatu guna mempercepat kesejahteraan rakyat.
- See more at: http://www.acehxpress.com/2014/10/soal-eks-kombatan-di-aceh-timur.html#sthash.V1CCgp00.dpuf
Pengamat
politik dan hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam M
Adli Abdullah menilai saat ini ada skenario pihak-pihak tertentu yang
berkeinginan mengusik proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh.
"Saya
melihat ada skenario dari pihak tertentu yang memainkan perannya untuk
mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh
awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar," kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah
itu di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
Hal tersebut
disampaikan menanggapi adanya kelompok bersenjata di kawasan pedalaman
Kabupaten Aceh Timur dan pernyataan Forbes Aceh terkait isu pemekaran
provinsi.
Ia berharap
kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat
kekerasan di Aceh. Dan berharap juga ada langkah-langkah politik
sehingga Aceh tidak kembali tergiring ke situasi konflik.
"Apa pun
alasannya, negara tidak boleh membiarkan adanya senjata api ilegal
berada di tangan sipil. Tidak boleh dibiarkan, dan harus dikedepankan
pendekatan hukum. Namun tidak juga mengenyampingkan pendekatan
musyawarah agar mereka mau menyerahkan senjatanya," katanya.
M Adli
menyebutkan Aceh itu ibarat "rumput kering" yang mudah disulut dan
kemudian terbakar. "Karenanya saya melihat ada penggiringan agar konflik
kembali terjadi di Aceh dan konsep konfliknya horizontal," katanya
menambahkan.
Konflik
horizontal terjadi karena modal sosial dan politik Aceh sedang
degradasi. Menurutnya, konflik horizontal tersebut sangat bahaya, dan di
Aceh jenis konflik itu pernah terjadi.
Apalagi,
kata dia, munculnya kelompok sipil bersenjata itu bersamaan dengan
gencar-gencarnya upaya Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi
untuk menarik minat investor di provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa
tersebut.
Menurutnya,
jika memang ada oknum masyarakat yang merasakan Pemerintah Provinsi Aceh
tidak adil maka sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk
melalui media massa karena ini adalah zaman domokrasi, bukan dengan
kekerasan.
Apalagi, katanya, jika sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak.
"Ini zaman
demokrasi yang sudah sepatutnya kita tinggalkan cara-cara kekerasan.
Sampaikan jika memang ada ketidak-adilan. Saya yakin Pemerintah Aceh di
bawah kendali Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, akan
menyahuti semua aspirasi rakyat, terutama mantan kombatan GAM, karena
mereka juga GAM," kata dia.
Di pihak
lain, Adli juga mengimbau rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu
mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan
sejahtera.
"Bagaimana
Aceh bisa membangun jika kita tidak bersatu, apalagi jika kondisi
keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika
daerah ini masih ada teror dan intimidasi," ujarnya.
Ke depan,
harapannya semua aktor politik ikut serta dalam memberi rasa nyaman bagi
masyarakat Aceh dengan menjaga kata-katanya. Serta ikut memberi
kontribusi positif dalam rangka konsolidasi massal masyarakat untuk
bersatu guna mempercepat kesejahteraan rakyat.
- See more at: http://www.acehxpress.com/2014/10/soal-eks-kombatan-di-aceh-timur.html#sthash.V1CCgp00.dpuf
0 komentar:
Posting Komentar